Palestina Harus Mengakui Israel

Tak pernah berubah kebijakan luar negeri AS, yang berkaitan dengan masalah Palestina. Karena, yang menjadi pijakan dasar kebijakan AS, hanyalah kepentingan Zionis-Israel. Maka, mengharapkan perubahan di Timur Tengah, dan khususnya Palestina adalah hal yang sangat sia-sia belaka.Menlu AS, Hallary R.Clinton memberikan syarat, yang pasti akan menciptakan persoalan yang sangat rumit, bagi pemerintahan persatuan Palestina, yang akan dibentuk.

Tiga syarat yang diajukan adalah sifatnya mutlak, yang tidak boleh ditolak oleh pemerintahan persatuan, yang sekarang dalam proses negosiasi dengan faksi-faksi Palestina, yang dijembatani oleh Mesir. Tiga syarat itu, pertama pemerintahan Palestina yang baru harus bersedia mengakui eksistensi Israel, kedua, meninggalkan segala tindakan yang disebut oleh Clinton, sebagai tindakan teroris, dan ketiga, menerima perjanjian antara fihak Palestina dengan Israel yang telah ditandangani sebelumnya.

Pemerintahan AS dibawah Obama ini, tak lain hanyalah pemerintahan yang menjalankan misi Zionis-Israel, karena secara eksplisit, Clinton mensyaratkan, bila Hamas ingin terlibat dalam pemerintahan persatuan nasional yang akan datang, harus menerima tiga syarat tersebut. Pemerintah AS, termasuk anggota ‘Kuartet’ dan Liga Arab, serta pertemuan KTT ‘mini’, yang berlangsung Riyad, Arab Saudi, yang dihadiri Hosni Mubarak, Bassar al-Assad, serta Raja Abdullah, selain ingin ikut menekan Hamas, agar mengakui Israel dan meninggalkan perjuangan militernya, juga ingin membentuk blok baru, yang selaras dengan kepentingan AS dan Israel, khususnya dalam menghadapi Iran.

Skenario yang sekarang dijalankan AS, bersamaan munculnya pemerintahan baru di Israel, di bawah partai sayap kanan, maka pemerintahan AS di bawah Obama, menyesuaikan diri kebijakan luar negerinya, sejalan dengan keinginan dari partai sayap kanan Likud dibawah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Bahkan, seperti dikutip oleh harian Jepang Asahi Shimbun, Presiden Syria, Bassar al-Assad, menegaskan akan melakukan negosiasi langsung dengan Israel, soal Dataran Tinggi Golan. Ini menjadi indikator penting bahwa Timur Tengah, di era Obama, sedang menuju kearah kekuatan regional baru, yang lebih mendekati kepentingan Amerika, yang menjalankan misi pemerintahan sayap kanan Israel, dibawah Netanyahu.

Sebelumnya, dua pejabat Deparlu AS, yang keduanya tak lain tokoh-tokoh yang pro-Israel, yang dikirim ke Syria, adalah Jeff Feltman, Deputi Menlu untuk Urusan Timur Jauh, dan Dan Shapiro dari Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan dua pejabat tertinggi AS, yang berkunjung ke Syria, sejak kedua negara itu mengalami hubungan yang memburuk. Amerika ingin membawa Syria ke blok moderat (pro AS-Israel), dan meninggalkan Iran.

Langkah strategis AS ini tak lain ingin mengubah seluruh peta politik Timur Tengah.Langkah-langkah strategis yang dilakukan AS melalui Menlu Clinton ini, meminimalkan ancaman bagi Israel, khususnya yang datang dari Iran, Hamas, dan Hislbullah.

Israel melalui Washington terus menciptakan insinuasi yang menyesatkan dan menakutkan bagi para pemimpin Arab atas ancaman yang dari Iran,yang sekarang ini mempunyai kemampuan nuklir, dan Hamas, serta Hisbullah,yang terus tumbuh sebagai sebuah kekuatan militer, yang penting di kawasan dekat Israel. (m/jp)

*sumber:eramuslim.com

Pemuda Israel tidak mau jadi tentara

Sekejam-kejamnya seseorang, tentu mempunyai juga hati nurani yang paling dalam, yang tak bisa dibohongi. Inilah fenomena yang sekarang terjadi di Israel. Pasca agresi Negara Zionis itu ke Jalur Gaza Desember 2008-Januari 2009 lalu, tenyata semakin banyak para pemuda Israel yang tidak mau menjadi tentara.

Sekarang ini, dari jumlah 7 juta bangsa Yahudi yang menetap di Israel, sekitar 3 juta adalah pemuda. Dari jumlah keselurahan pemuda itu, hanya 52 persen saja yang terdaftar sebagai tentara di angkatan bersenjata, atau jumlahnya sekitar 1,5 juta saja. Data ini terus menunjukan kecenderungan menurun seputar minat pemuda Israel yang bersedia menjadi tentara.

Stress pada peperangan diduga merupakan penyebab utama mereka tidak ingin menjadikan tentara sebagai profesi mereka di masa depan. Selain stress karena melihat korban yang mereka bantai, juga dikarenakan mereka selalu ketakutan akan kematian setiap kali diturunkan ke meda perang. Ini karena yang mereka hadapi adalah bangsa Palestina yang tak kenal menyerah dan tak pula takut mati.

Setiap tahun, di Israel ada 7000 pemuda yang menolak dinas ketentaraan. Para pengamat politik dan juga militer Israel khawatir, jumlah ini akan semakin terus bertambah dan makin banyak. Untuk menaikan animo para pemuda terhadap cita-cita tentara, pemerintah Israel menyiasatinya dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menjamin penghidupan siapapun yang mau menjadi tentara. (sa/ckht)

Jip Militer Israel Hancur Terkena Tembakan RPG Pejuang Palestina

Sebuah jip militer Zionis Israel hancur dihantam oleh serangan RPG milik pejuang Palestina di sebelah utara kota Gaza Senin malam.

Brigade Al-Mujahidin yang berafiliasi ke Fatah mengklaim bahwa serangan yang meledakkan jip militer Israel itu merupakan serangan yang mereka lakukan, sewaktu jip tersebut berkeliling di dekat Beit Hanoum.

Brigade Al-Mujahidin mengeluarkan sebuah pernyataan menyusul klaim atas serangan itu melalui rekaman video yang menunjukkan ambulan Israel yang sibuk dilokasi kejadian.

Tapi kantor berita militer Israel membantah telah terjadi serangan terhadap jip militer mereka.

Pada akhir Senin malam, pejuang Hizbullah Palestina mengklaim bertanggung jawab atas tembakan RPG ke sebuah jip militer Israel di sebelah timur Beit Hanoun jalur Gaza.

Dalam sebuah pernyataannya, kelompok tersebut mengatakan tentara Israel mengalami luka-luka atas serangan mereka. Namun klaim mereka tersebut sampai saat ini belum dapat diverifikasi oleh media.

Sementara itu, Brigade Al-Quds sayap militer dari kelompok pejuang Jihad Islam, menyatakan bertanggung jawab atas serangan di pos militer Kisufem dekat pusat Gaza dengan serangan dua mortir.(fq/mna)

*sumber:eramuslim.com

Pasukan Abbas Tangkapi Pejuang Jihad Islam dan Hamas

Di tengah upaya rekonsiliasi, Fatah menggelar operasi penangkapan terhadap pejuang-pejuang Hamas dan Jihad Islam di Tepi Barat.

Jihad Islam hari Rabu kemarin menyatakan, dalam beberapa hari ini pasukan keamanan Mahmoud Abbas-presiden Palestina dari Fatah-menangkap 30 pejuang Jihad Islam. Hamas juga menyatakan bahwa pasukan otoritas Palestina menangkap 39 pejuang Hamas termasuk seorang putera anggota parlemen Palestina dari Hamas.

Menurut Hamas, operasi penangkapan yang dilakukan pasukan Fatah terhadap pejuang-pejuang mereka dilakukan di Bethlehem, Ramallah, Qalqiliya, Jenin, Tulkarim dan al-Khalil. Sementara Jihad Islam mengatakan, anggota mereka ditangkap dari rumah-rumah dan di masjid-masjid di Jenin dan Tulkarim.

Anggota Senior Jihad Islam, Abu al-Qassem mengecam tindakan pasukan Mahmoud Abbas dari Fatah. Ia menuding aparat keamanan otoritas Palestina telah mengganggu upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas yang sedang melakukan pembicaraan lanjutan di Kairo, Mesir.

"Aparatus otoritas Palestina melakukan penangkapan pada saat pemerintahan di Ramallah mengatakan ingin menyukseskan dialog di Kairo," tukas Abu al-Qassam.

Hamas Tolak Fayyad

Dialog antara Hamas-Fatah yang dimediasi Mesir untuk membentuk pemerintahan bersatu di Palestina masih berlangsung di Kairo. Dalam pertemuan itu, Hamas meminta Fatah untuk menghormati hasil pemilu parlemen tahun 2006 yang dimenangkan Hamas, dan memberi keleluasaan pada Hamas untuk memilih perdana menteri Palestina.

Pejabat senior Hamas, Mushir al-Masri menegaskan, sebagai pemenang pemilu parlemen tahun 2006 kemarin, Hamas berhak menentukan siapa yang akan duduk sebagai perdana menteri jika pemerintahan nasional bersatu terbentuk.

Al-Masri menyatakan, Hamas menolak pemerintahan bersatu yang dipimpin Salam Fayyad, perdana menteri yang ditunjuk Abbas setelah memecat secara sepihak perdana menteri Ismail Haniyah dari Hamas pada tahun 2007.

Penasehat Ismail Haniyah, Youssef Rizqa dalam pernyataanya juga menyatakan bahwa Hamas menolak perdana menteri Fayyad. "Kami tidak akan pernah menerima Fayyad bukan hanya karena ia telah melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina dan pada para pejuang kami di Tepi Barat, tapi juga karena Fayyad dan Abbas tidak memiliki legalitas untuk mencalonkan siapapun," tukas Rizqa. (ln/prtv)